Pemerintah Milei memperkenalkan undang-undang yang melarang persetujuan anggaran dengan defisit dan menghukum pejabat yang meningkatkan pengeluaran tanpa sumber daya terdokumentasi dengan satu hingga enam tahun penjara. Ini juga menetapkan hingga sepuluh tahun penjara bagi mereka yang mengizinkan penerbitan moneter "tidak teratur" oleh Bank Sentral. Pakar anggaran telah menyatakan keraguan tentang dampak potensial dari mempolitisasi belanja publik dan kebijakan ekonomi melalui KUHP tersebut.