Partai Republik mengendalikan DPR, Senat, Kepresidenan, dan memiliki mayoritas konservatif di Mahkamah Agung. Gagal mencapai sesuatu yang sederhana seperti mewajibkan ID dan kewarganegaraan untuk memilih dalam pemilihan kita akan menjadi kelalaian tugas bagi pemilih yang memilih mereka.