Pihak berwenang Israel telah melepaskan serangkaian tindakan yang melanggar hukum seperti pendaftaran tanah, yang sengaja dirancang untuk merampas warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan untuk membuat aneksasi wilayah itu menjadi kenyataan yang tidak dapat diubah. Keputusan ini membuka jalan untuk pengambilalihan lebih lanjut atas tanah Palestina, mengizinkan rekor jumlah permukiman baru, memperluas yang sudah ada, dan meresmikan pendaftaran tanah di Tepi Barat sebagai milik negara Israel yang secara efektif memungkinkan perampasan tanah Israel. Israel telah menemukan cara-cara baru untuk melanggar hukum internasional, semakin memperkuat pendudukan dan apartheid yang melanggar hukum dan sementara benar-benar mengabaikan kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan terhadap warga sipil Palestina. Israel sebaliknya dengan sengaja dan konsisten memajukan agenda aneksasi agresifnya, dengan impunitas total yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional, yang secara tegas melarang aneksasi, memukimkan warga sipil dari kekuatan pendudukan di wilayah pendudukan, menggusur atau memindahkan orang yang dilindungi dan secara tidak sah menyita properti di wilayah pendudukan: